Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pemerintah Kota Tangerang menggelar Workshop Probity Advice dan Konsolidasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tangerang di Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang, Kamis (12/7).
Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Dadi Budaeri dalam arahannya mengatakan bahwa konsolidasi pengadaan ini untuk memodernisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Konsolidasi pengadaan merupakan salah satu strategi untuk pendekatan tambahan dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan suatu organisasi, dalam rangka memperkenalkan serta mendorong implementasi konsolidasi pengadaan secara luas," kata Dadi.
Acara tersebut dihadiri oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, Ketua beserta Kelompok Kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Tangerang.
Lebih lanjut Dadi berpesan bahwa dalam penyusunan pemaketan pengadaan harus di rinci mulai dari Pra RKA dan RKA harus detail dan rinci.
"Saya minta sejak penyusunan dari PRA RKA dan RKA harus rinci," tutur Dadi.
Sementara itu, Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II LKPP, Yulianto Prihandoyo, mengatakan LKPP memberikan alternatif dalam mempersiapkan pengadaan, salah satunya adalah melalui konsolidasi pengadaan.
“Semacam satu strategi sistematis dengan melakukan analisis kebutuhan, melihat potensi penyedia dan kemudian memformulasikannya dalam bentuk pemaketan. Dokumen lelang bunyinya apa, syaratnya apa. Kurang lebih seperti itu,” tutur Yulianto.
Ia menambahkan, konsolidasi pengadaan sudah diterapkan di negara maju. Namun pada praktiknya, para pengelola pengadaan seringkali terjebak untuk membuat banyak paket pengadaan. Padahal, semakin banyak paket yang dibuat maka risiko yang dihadapi juga akan semakin bertambah.
“Mari duduk sejenak sebelum menyusun RUP (Rencana Umum Pengadaan). Menganalisis kebutuhan, memotret kekuatan para penyedia. Untuk strategi pengadaannya, mungkin bisa menggunakan lelang itemized, yaitu lelang satu kali untuk beberapa barang sekaligus yang sebidang ataupun sejenis, agar para penyedia itu tahu apa yang dibutuhkan,” lanjutnya.
Hal itu mengingat meningkatnya nilai belanja pemerintah melalui pengadaan, tuntutan transparansi penggunaan anggaran dan belum maksimalnya strategi pengadaan untuk menjawab permasalahan klasik pengadaan. Seperti terlambatnya penyerapan anggaran, kualitas rendah dan harga yang lebih mahal.
Yulianto juga menyampaikan bahwa Probity Advice adalah untuk meningkatkan integritas pelayanan publik atas pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyampaikan ada tujuh kriteria pekerjaan yang perlu dilakukan Probity Advice. Diantaranya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas dan pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar manusia, serta tahapan Probity Advice itu sendiri dan tanggung jawab/wewenang advisor.
"Perlu menjadi catatan tidak semua paket pekerjaan dapat/layak diprobity," tutupnya.
Pengunjung Hari Ini
Total Pengunjung
Pengunjung Online