Dalam rangka mendukung kebijakan e-Government, Pemerintah Kota Tangerang menargetkan pelayanan paperless untuk internal Pemerintahan dan pelayanan publik pada Tahun 2020.
Hal tersebut disampaikan Walikota Tangerang Arief R.Wismansyah dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2020 di gedung Tangerang City Center pada Kamis (21/3).
Melalui pelayanan paperless, maka birokrasi pemerintah serta pelayanan masyarakat akan lebih mudah dan cepat. Terutama menghemat penggunaan kertas dan anggaran pelayanan.
Menurut Wali Kota, selain penerapan paperless, pada Tahun 2020 diharapkan seluruh pelayanan baik internal pemerintahan sampai pelayanan publik sudah terintegrasi secara online. Kebijakan pelayanan e-Goverment termasuk kedalam program pembangunan lima tahun yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.
"Pengembangan e-Government saat ini telah menggunakan pemanfaatan teknologi menuju era digitalisasi 4.0," ujarnya.
Lanjutnya, program terkait pembangunan infrastruktur e-Government dilakukan melalui pembangunan aplikasi yang terintegrasi dan penyediaan akses internet pada taman-taman kota dan fasilitas umum serta pelayanan publik sampai tingkat RT dan RW.
"Saat ini Pemkot sudah membangun Mal Pelayanan Publik yakni pelayanan perizinan dengan sistem Online Single Submission (OSS)," kata Walikota.
Kemudian pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui LPSE dan kehadiran Tangerang LIVE Room (TLR) sebagai pusat pengendali informasi Kota.
"Kebijakan e-Government sudah didukung perangkat aturan yaitu perwal No 2 tahun 2016 tentang pemanfaatan teknologi informasi," ucapnya.
Pengunjung Hari Ini
Total Pengunjung
Pengunjung Online