Saat Evaluasi Sarpras di Karawaci, Maryono: Harus Terus Fokus pada Kebutuhan Warga

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperkuat komitmennya dalam memastikan pembangunan Sarana dan Prasarana (Sarpras) pelayanan publik berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tingkat Kecamatan Karawaci Tahun Anggaran 2026, Kamis (21/05/2026).

Maryono menegaskan, pembangunan Sarpras tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan serapan anggaran atau pembangunan fisik semata, melainkan harus berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berdiri atau selesainya sebuah proyek, tetapi sejauh mana fasilitas itu benar-benar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, cepat, dan nyaman,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak nyata di lapangan.

“Evaluasi ini penting agar kita memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat. Prinsip pemerataan dan keberlanjutan harus menjadi pegangan dalam setiap proses pembangunan di wilayah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maryono, juga meminta para lurah, kepala seksi, serta Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk memperkuat koordinasi dan menjaga transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.

Menurutnya, Pokmas memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memastikan pembangunan berjalan partisipatif dan sesuai kebutuhan warga.

“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah wilayah dan masyarakat, kita optimistis pembangunan Sarpras tahun anggaran 2026 dapat berjalan lebih akuntabel, tepat mutu, dan memberi manfaat jangka panjang,” tambahnya.

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Karawaci ini turut menghadirkan dua narasumber, yakni Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI, Rizal Alexander Simanjuntak, serta akademisi Universitas Raharja, Dr. Moh. Rakhmansyah, M.Si.