Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah kembali diundang menjadi narasumber seminar nasional. Kali ini Arief menjadi narasumber acara Talkshow Milenial Bicara 2018 bersama dengan dua pembicara lain yaitu Senior Manager Big Data TELKOM Edwin Purwandesi dan CEO Qlue Rama Raditya.
Sebagai informasi acara talkshow tersebut merupakan rangkaian dari acara Peluncuran Buku Foto Infrastruktur yang bertemakan "Infrastruktur dan Satu Peta Dalam Bingkai Transformasi Ekonomi Indonesia" yang diinisiasi oleh Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (11/12).
Dalam kesempatan tersebut, Arief mempresentasikan berbagai program yang telah dilakukannya di Kota Tangerang, mulai dari Konsep Tangerang LIVE yang berarti Liveable, Investable, Visitable dan E-City.
"Jadi sekarang kota layak huni ini kita berusaha untuk membuat masyarakat nyaman aman, kerasanlah di Kota Tangerang," ungkapnya.
"Terus kita lagi mau coba nih di ulang tahun Kota Tangerang Februari nanti kita ingin memberikan internet gratis kepada masyarakat, mudah-mudah masyarakat bisa meningkat kesejahterannya dengan adanya program ini," imbuhnya.
Arief juga menerangkan konsep Tangerang Smart City yang saat ini sudah memasuki tahap ke-3.
"Kita berkembang mulai dari tahun 2016 Aplikasi Integrasi Pelayanan Pemerintahan, terus 2017 Aplikasi Tangerang LIVE 2.0 itu ke pelayanan publik kita punya yang namanya Aplikasi LAKSA (Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda) singkatannya dan aplikasi kepegawaian," jelasnya.
"Aplikasi Kepegawaian Kota Tangerang sekarang dipakai tuh sama kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat dan Banten, ada 166 aplikasilah yang kita kasih gratis,".
"Nah sekarang aplikasi yang kita mulai di 2018 ini berbasis Geospasial, jadi saya itu bisa mantau di Tangerang Live Room (TLR) di bantu oleh petugas ada dari Perhubungan, Satpol PP, Kebersihan dan kalau ada keluhan masyarakat itu saya bisa tau dan saya bisa jawab langsung dan bisa memerintahkan petugas terdekat untuk mengatasi masalah yang masyarakat keluhkan," tambah Arief.
Arief juga berharap dengan adanya kebijakan satu peta, akan semakin meningkatkan pelayanan publik, karena tidak ada lagi tumpang tindih data.
"Pelayanan kita kan pelayanan publik berdasarkan wilayah administrasi, yang sulit ini kan karena pemerintah daerah punya peta sendiri, kementerian punya peta sendiri, Pemprov punya peta sendiri, makanya kebijakan satu peta ini menjadi tulang punggung untuk pelayanan publik dan kita berharap kebijakan ini bisa terwujud," harapnya.
"Makanya kadang sesama pemerintah suka ribut masalah batas maka dari itu mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini bisa kita tanggulangi dengan kerja sama dan sama-sama bekerja untuk Indonesia lebih baik," tukasnya.