Peringati Hari Hak untuk Tahu Sedunia 2026, Diskominfo Kota Tangerang Tegaskan Pentingnya Keterbukaan Informasi

Dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia setiap 28 September, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kota Tangerang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan momen ini sebagai pengingat akan pentingnya hak dalam memperoleh informasi publik.

Keterbukaan informasi dinilai bukan hanya tugas pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi publik sebagai pengawas terbaik demi terciptanya transparansi.

Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang Mugiya Wardhany menerangkan, peringatan ini harus dijadikan momentum bersama untuk menyadari bahwa informasi publik yang terbuka dan mudah diakses dapat mendorong masyarakat untuk lebih mengetahui, memahami serta berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Masyarakat yang aktif adalah penjaga terbaik transparansi. Melalui momentum Hari Hak untuk Tahu Sedunia ini, kami mengajak warga untuk tidak ragu memanfaatkan informasi publik yang sudah tersedia untuk mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan," paparnya.

Selain itu, ia juga menegaskan secara tidak langsung bahwa hak atas informasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

"Ketika warga aktif mengawasi dan mengawal arus informasi, hal itu tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di Kota Tangerang," tegas Mugiya.

Berikut tiga langkah utama yang dapat ditempuh masyarakat dalam mengawal hak informasinya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang:

1. Manfaatkan Informasi yang Tersedia: Masyarakat diimbau untuk memaksimalkan penggunaan data dan informasi publik yang telah disajikan pemerintah guna mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan.

2. Minta Informasi yang Dibutuhkan: Apabila informasi yang diperlukan belum tersedia, masyarakat dapat mengajukan permohonan resmi kepada PPID secara online melalui portal resmi https://ppid.tangerangkota.go.id/.

3. Tempuh Hak Hukum Jika Terjadi Kendala: Jika permohonan informasi tidak dijawab atau ditolak tanpa alasan yang sah, warga memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada Atasan PPID. Apabila belum terselesaikan, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen untuk terus membuka akses informasi seluas-luasnya agar publik semakin berdaya dan transparansi tetap terjaga.