Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berkomitmen menyukseskan realisasi program pembangunan berkelanjutan. Salah satunya, Pemkot Tangerang baru saja menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Wali Kota Tangerang Sachrudin menuturkan, agenda Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang tersebut berperan penting untuk meningkatkan sinergi semua lapisan masyarakat dalam mendukung realisasi pembangunan.
Terlebih, Pemkot Tangerang telah merumuskan isu strategis pembangunan yang meliputi lima aspek dasar pembangunan, mulai dari peningkatan sumber daya manusia, ekonomi, infrastuktur, lingkungan hidup, sampai tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayaan publik untuk masyarakat.
“Kami baru saja membuka forum penting untuk mendukung pembangunan, ada banyak yang dibahas bersama-sama semua elemen masyarakat tadi untuk mengambil masukan-masukan penting yang berguna untuk meningkatkan efektivitas pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Sachrudin didampingi Wakil Wali Kota Tangerang Maryono di Puspem Kota Tangerang, Kamis (20/3/25).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Yeti Rohaeti menambahkan, agenda Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang kali ini diselengarakan dengan partisipasi yang luas, dihadiri semua lapisan masyarakat secara lengkap, mulai dari pimpinan legislatif, akademisi, sampai perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan.
“Kami merencanakan dua agenda ini untuk mendukung kelancaran pembangunan berkelanjutan yang ada direalisasikan. Tidak hanya itu, agenda kali ini juga bertujuan menyeleraskan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan tingkat provinsi sampai Asta Cita yang sedang diproyeksikan pemerintah pusat,” ujar Yeti.
Selain itu, Pemkot Tangerang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menargetkan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 dapat disahkan sesuai dengan target yang telah ditentukan pada akhir bulan depan.
“Kami juga mendorong rancangan yang telah dibahas dapat disahkan sesuai dengan target waktu yang telah diamanatkan perundang-undangan,” pungkasnya.