Darurat Siaga Bencana Hidrometeorologi, Pemkot Tangerang Tingkatkan Monitoring hingga Pengosongan Embung Tadah Hujan

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus melakukan persiapan mitigasi Darurat Siaga Bencana Hidrometeorologi secara matang. Terkini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang meningkatkan kegiatan monitoring alat infrastruktur pengendali banjir di sejumlah wilayah di Kota Tangerang.

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas PUPR Kota Tangerang Iwan Nursyamsu menuturkan, Pemkot Tangerang mulai meningkatkan kegiatan monitoring untuk memastikan kesiapan alat infrastruktur pengendali banjir dapat berfungsi secara optimal.

Salah satunya, Pemkot Tangerang mulai melakukan pengosongan embung tadah hujan (retention basin), memperbaiki kondisi turap di wilayah rawan banjir, sampai berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan mitigasi bencana di Kota Tangerang dapat dilakukan secara maksimal. Seperti berkoordinasi dengan UPTD DAS Cisadane-Cidurian Banten yang belum lama ini dilaksanakan.

“Kami langsung melakukan berbagai langkah-langkah strategis selepas penetapan status darurat bencana
kemarin, mulai dari normalisasi embung, kali, sampai saluran-saluran air. Salah satunya, embung-embung tadi mulai dikosongkan (pengurasan) menggunakan pompa air sehingga dapat menampung air hujan secara maksimal bila hujan deras melanda,” ujar Iwan saat ditemui di Puspem Kota Tangerang, Senin (16/12/24).

Ia melanjutkan, Pemkot Tangerang juga mulai mengerahkan petugas lapangan untuk memastikan pelaksanaan mitigasi bencana berjalan lancar. Tercatat, Dinas PUPR Kota Tangerang memiliki sekitar 800 petugas lapangan yang disiagakan untuk mengantisipasi bencana banjir di Kota Tangerang.

“Kami sebelumnya juga telah melakukan kegiatan monitoring semua ini secara rutin, selepas status darurat ini semua aktivitasnya ditingkatkan intensitasnya,” tambahnya.

Selain itu, Pemkot Tangerang berharap pelaksanaan mitigasi bencana tersebut mendapat dukungan penuh lewat kontribusi masyarakat luas, sehingga risiko bencana banjir dapat diminimalkan terutama dalam menghadapi puncak musim penghujan, mulai Desember 2024-Februari 2025 mendatang.

“Kami juga mengajak kontribusi aktif masyarakat di lingkungan masing-masing untuk turut melakukan langkah-langkah mitigasi seperti kerja bakti dan sebagainya,” pungkasnya.