Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas harus menjadi tanggung jawab semua pegawai, dan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas Front Office. Jadi, upaya itu tidak hanya dituntut dari mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat, tetapi juga dari para pegawai di "Back Officer".
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah, dihadapan 133 peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi di Hotel Primkokarmar, Cipayung, Bogor, Kamis (11/08).
"Saya mengharapkan agar melalui kegiatan ini secara langsung maupun tidak langsung bisa meningkatkan pelayanan publik di Kota Tangerang. Sebagaimana porsi yang telah ada berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing OPD di lingkup Pemkot Tangerang," pesan Wali Kota mengawali sambutannya.
Wali Kota juga menyampaikan bahwa perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang demikian pesat mengharuskan pegawai untuk terus melakukan inovasi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menjadi esensi pelayanan publik.
"Seorang profesional dalam dunia pelayanan publik seharusnya menguasai kebutuhan masyarakat dan mengetahui cara memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat," terangnya.
"Dan untuk itulah diperlukan instrumen yang tidak hanya bisa menampung tapi juga mengolah opini dari masyarakat yang kemudian menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan," sambung Wali Kota seraya menjelaskan beberapa kanal komunikasi masyarakat yang telah dibangun oleh Pemkot mulai dari Layanan Kotak Saran Anda (Laksa) sampai sosial media.
Ditambahkannnya, komunikasi yang aktif antara pemerintah dan masyarakat menjadikan aparat lebih berempati terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, karena aparat pemerintah mampu untuk menempatkan dirinya dan melihat hal-hal atau masalah-masalah dari sudut pandangan masyarakat.
"Selain tentunya hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, karena masyarakat merasa lebih diperhatikan," ucap Wali Kota.
Selain itu, Wali Kota juga mengingatkan agar para aparat di lingkup Pemerintah Kota Tangerang untuk meninggalkan paradigma lama pelayanan publik yang terkenal dengan pameo "Kalau Bisa Diperlambat Kenapa Dipercepat".
"Saya tidak mau kepentingan publik dikorbankan karena ego sektoral antar bidang atau antar instansi,".
"Untuk itu diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang intens baik secara internal maupun eksternal. Karena selama ini kesejahteraan pegawai juga sudah jauh lebih baik," terangnya.
Oleh karenanya, Wali Kota meminta agar para peserta Bimtek tersebut bisa merumuskan tata laksana organisasi Pemkot Tangerang yang berpihak pada kepentingan pelayanan masyarakat.
"Karena tuntutan masyarakat luar biasa, sampah tidak diangkut, jalan berlobang, tidak dilayani dengan senyum aja dia bisa komplain oleh karenanya kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut, karena kita adalah abdi masyarakat," tukasnya.
Pengunjung Hari Ini
Total Pengunjung
Pengunjung Online