Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang diselenggarakan di Tarakan, Kalimantan Utara, berlangsung meriah.
Kemeriahan tersebut terlihat dari berbagai pernak-pernik kesenian yang ditampilkan oleh perwakilan anggota APEKSI, salah satunya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang menampilkan keeksotisan dan keunikan busana dari para anggota Tangerang Fashion Carnaval.
Selain penampilan Tangerang Fashion Carnaval, Pemkot Tangerang juga menampilkan Barongsai yang dipadukan dengan tarian tradisional Tangerang. Tak heran bila penampilan para penari tersebut menarik perhatian masyarakat yang hadir untuk berfoto dan berselfie dengan para penari.
"Ini simbol akulturasi budaya di Kota Tangerang," ujar Sachrudin menjelaskan tampilan kesenian yang ditampilkan oleh perwakilan Kota Tangerang dalam APEKSI XIII di Tarakan, Rabu (26/07).
Selain itu Sachrudin juga berharap agar APEKSI dapat dijadikan ajang saling bertukar informasi perihal potensi daerah masing-masing dan dapat menjalin komunikasi yang lebih baik lagi.
"Kita harus jeli dan peka dengan potensi yang ada di Kota Tangerang, terus gali potensi-potensi yang ada karena di masing-masing daerah itu mempunyai potensi yang berbeda, dengan adanya pertukaran informasi ini dapat membawa inspirasi kita mengembangkan potensi yang ada," tutur Sachrudin.
"Pemberdayaan UMKM salah satu contohnya. Bagaimana wilayah kota lain memberdayakan UMKM-nya agar kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar, melainkan geliat ekonomi pun bisa dirasa dan diselenggarakan secara optimal oleh masyarakat kecil kita," papar Sachrudin mengungkapkan harapannya pada sesi wawancara singkat.
APEKSI tahun ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono.
Dalam sambutannya Sumarsono menekankan agar kerja sama antar daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dapat terjalin dengan baik.
"Ini merupakan sebuah mekanisme pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,".
"Kerjasama ini harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik," sebut Sumarsono.
Ia juga menyampaikan permasalahan yang kerap dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pertumbuhan ekonomi lokal di daerah masing-masing.
"Salah satunya adalah, terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi dan alokasi investasi pada satu titik atau wilayah tertentu sehingga peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat tidak merata," tutur Sumarsono.