Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah berkesempatan menjadi narasumber pada acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024 dengan tema "Capaian dan Tantangan Pengelolaan ASN".
Dalam paparannya, Arief menyampaikan tentang hasil riset yang dilakukannya di Kota Tangerang tentang masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui atau mengenal keberadaan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam struktur organisasi pemerintah daerah.
"Mungkin di tempat lain juga banyak masyarakat yang tidak tahu kalau di pemerintahan itu ada namanya BKN atau BKPSDM,".
"Ini lebih disebabkan karena urusannya tidak menyentuh langsung dengan masyarakat, beda dengan Dinas PU yang urusannya langsung dengan masyarakat," jelas Wali Kota di Ruang Kutilang, Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (29/8).
Wali Kota juga membahas tentang persoalan SDM yang menjadi masalah umum, tidak hanya di lingkup Pemda bahkan juga di lingkup Kementerian.
Arief mengungkapkan jumlah pegawai PNS yang ada dirasa belum mencukupi kebutuhan pembangunan dan proses pelayanan kepada masyarakat.
"Dari sisi hard skill sudah mumpuni tapi kurang didukung dengan soft skill pegawai di tiap-tiap OPD," jelas Arief.
Mengatasi permasalahan tersebut, Pemkot Tangerang gencar melakukan pembinaan kepada pegawai mulai dari Eselon IV hingga II melalui Program Monday Executive Sharing Session (MESS).
"Setiap Senin setelah apel para pejabat diberikan edukasi tentang manajerial dengan narasumber yang berbeda-beda,".
"Karena kami tahu kelemahan kami di bidang manajerial, jadi kami siapkan pembinaan setiap minggunya," imbuh Wali Kota.
Selain itu untuk menuju program birokrasi yang mudah dan cepat, Arief juga menyampaikan tentang program paperless yang tengah dilakukan oleh Pemkot Tangerang namun masih memerlukan regulasi yang tetap dari pemerintah pusat.
"Visi kami di Pemkot Tangerang, tahun 2020 pelayanan di kota harus 100 persen paperless," tukas Arief.
Sebagai informasi, selain Wali Kota Tangerang pada acara FGD yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tersebut, hadir pula Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Sumarwan Hadisoemanto yang juga didaulat sebagai narasumber.
Pengunjung Hari Ini
Total Pengunjung
Pengunjung Online