">
Rabu, 13 Januari 2016 13:09 WIB | Dibaca : 844
Wakil Minta Lurah Dapat Aktif Tentukan Prioritas Pembangunan
Wakil Minta Lurah Dapat Aktif Tentukan Prioritas Pembangunan
Wakil Minta Lurah Dapat Aktif Tentukan Prioritas Pembangunan
Wakil Minta Lurah Dapat Aktif Tentukan Prioritas Pembangunan
Wakil Minta Lurah Dapat Aktif Tentukan Prioritas Pembangunan

Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan usulan serta masukan kepada Pemerintah Kota Tangerang, sehingga dapat lebih optimal dalam menyusun program serta pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Walikota dalam Pembukaan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), Selasa (12/01) di Ruang Akhlakul Karimah.

Wakil merasa melalui kegiatan Pra Musrenbang inilah skala prioritas pembangunan di wilayah dapat dipetakan, sehingga pembangunan yang ada di Kota Tangerang tidak melenceng dari program utama Pemerintah Kota Tangerang. Untuk itulah Wakil sangat berharap lurah yang ada di Kota Tangerang dapat lebih aktif dalam menangkap aspirasi masyarakat.

"Coba lurah tentukan mana skala prioritas pembangunan wilayahnya, kan lurah yang lebih tahu," jelas Wakil Walikota.

Oleh sebab itu, mantan camat Pinang ini kerap menyayangkan bila ada lurah yang tidak dapat hadir dalam kegiatan Pra Musrenbang ini. Hal ini baginya akan mempengaruhi jalannya program pembangunan kota secara menyeluruh.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Said Endrawiyanto menyampaikan bahwa Pra Musrenbang ini merupakan bagian penting dari Musrenbang kota secara keseluruhan. Terlebih dengan pola perencanaan Bappeda yang dalam dua tahun terakhir telah menggunakan sistem teknologi informasi, atau yang disebut dengan E-Planning.

Melalui E-Planning, segala perencanaan dapat lebih terarah dan terpantau, dengan begitu segala usulan dapat diketahui sudah sejauh mana tindak lanjutnya. Selain itu dengan sistem E-Planning ini, Said menjelaskan bahwa seluruh perencanaan pembangunan harus bersifat konkret dan jelas, sebagai contoh dimana dalam mengusulkan pembangunan jalan harus diinput luas dan juga panjang jalan yang akan dibangun sehingga dapat terukur dengan jelas anggaran yang dibutuhkan.

"Kalau gak jelas proyeknya sistem gak akan bisa diakses dan gak akan masuk dalam usulan pembangunan di kita (Bappeda)," tutup Said.



Artikel Terkait


Komentar

Pastikan Google Captcha Sudah Tercentang !!!