Tak Semua Jalan Rusak Bisa Direkonstruksi Tahun Ini, DPUPR Kota Tangerang Siapkan Penanganan Bertahap

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang memastikan penanganan jalan rusak dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Tidak seluruh ruas jalan yang membutuhkan rekonstruksi dapat ditangani dalam satu tahun anggaran.

Kepala DPUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaeni mengatakan, masih terdapat sejumlah ruas yang belum dapat direkonstruksi secara menyeluruh pada tahun ini. Salah satunya Jalan M. Toha yang dinilai mengalami kerusakan cukup berat. Selain itu, sejumlah ruas di wilayah barat dan utara juga masih membutuhkan penanganan lanjutan.

"Untuk rekonstruksi masih ada hal yang belum kita tangani 100 persen di tahun ini. Misalnya Jalan M. Toha itu yang kita rasakan memang yang paling rusak berat," ujar Taufik.

Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal menjadi salah satu faktor yang membuat seluruh kebutuhan rekonstruksi jalan belum dapat ditangani sekaligus. Karena itu, DPUPR menentukan prioritas berdasarkan kondisi jalan dan kebutuhan di lapangan. Beberapa ruas yang masih membutuhkan penanganan antara lain Jalan Imam Bonjol, Kali Prancis, dan Husein Sastranegara.

Meski belum seluruhnya direkonstruksi, DPUPR memastikan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas. Ruas yang belum dapat ditangani melalui rekonstruksi akan mendapatkan penanganan melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan untuk menjaga kondisi jalan tetap dapat digunakan dengan aman.

"Walaupun itu belum direkonstruksi semua, secara penggunaan jalan kita pastikan bahwa keselamatan pengguna jalan itu yang utama," tegasnya.

Selain pemeliharaan, DPUPR juga menyiapkan penanganan lanjutan untuk sejumlah ruas. Taufik menyebut Kali Prancis, Husein Sastranegara, Lio Baru, dan Jalan Maulana Hasanudin termasuk ruas yang sedang dipersiapkan. Pekerjaan tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan infrastruktur secara bertahap dan dapat dilakukan secara simultan.

”DPUPR Kota Tangerang juga terus melakukan evaluasi kondisi jalan sebagai dasar penyusunan prioritas. Masyarakat turut menjadi bagian dari monitoring melalui informasi dan laporan mengenai kondisi jalan di lapangan,” kata Taufik.

”Dengan pola penanganan bertahap, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan rekonstruksi tetap berjalan sesuai prioritas, sekaligus menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan,” sambungnya.