Pjs Wali Kota Tangerang, M. Yusuf, berharap agar para anggota Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur mempunyai masterplan pembangunan yang saling terintegrasi, yang mana hal tersebut akan sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah Jabodetabekjur.
Hal tersebut disampaikan Pjs Wali Kota dalam Rapat Kerja BKSP Jabodetabekjur yang dibuka langsung oleh Ketua BKSP yang juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dilaksanakan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (03/04).
"Saya mengusulkan agar para anggota BKSP mempunyai satu masterplan pembangunan yang sama yang terintegrasi, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak saling tumpang tindih," ujarnya.
M. Yusuf yang hadir bersama Sekda Dadi Budaeri dan Kepala Bappeda Said Endrawiyanto, juga mengusulkan agar pembangunan Elevated Busway yang direncanakan sampai ke Terminal Poris Plawad bisa segera direalisasikan mengingat signifikannya dampak yang akan dihasilkan terutama terhadap pengurangan kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaraan pribadi dari Kota Tangerang menuju Jakarta atau sebaliknya.
"Mudah-mudahan ini bisa dikomunikasikan juga dengan Pemerintah Pusat," ucap mantan Kabid Aset Pemkot Tangerang.
Menanggapi beberapa usulan tersebut, Anis Baswedan pun berjanji akan segera melakukan rapat pembahasan teknis dengan Sekretariat BKSP.
"Termasuk tadi usulan akan pentingnya mempunyai satu masterplan yang sama yang saling terintegrasi," jelasnya.
"Mudah-mudahan target dua minggu kedepan segera bisa ditindaklanjuti," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anies juga berharap agar keberadaan BKSP benar-benar bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat yang tinggal di wilayah Jabodetabekjur.
"BKSP tidak boleh menjadi kelengkapan organisasi saja, sehingga masyarakat yang ada di bagian Jabodetabekjur bisa merasakan keberadaan BKSP," tegasnya.
Untuk itu, lanjut Anies diperlukan sinergitas dan keterpaduan diantara Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada untuk bisa saling berkomunikasi membangun Jabodetabekjur demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau yang ada disekitar ibukota aja enggak sinkron gimana yang ada jauh disana," ucap mantan Menteri Pendidikan RI.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Tangerang Said Endrawiyanto meminta agar dalam rapat teknis penyelesaian persoalan Jabodetabekjur bisa melibatkan pemerintah pusat.
"Penanganan persoalan Jabodetabekjur ini perlu campur tangan pemerintah pusat. Artinya kedepan kalau bisa pemerintah pusat bisa juga dihadirkan di forum seperti ini. Contoh kemarin kita dapat bantuan dari DKI untuk menangani persoalan banjir di sekitar Mookervart dan Situ Cipondoh namun karena pengelolaan sungai dan situ ada di pemerintah pusat yang ada akhirnya tidak maksimal," paparnya.
"Akan lain ceritanya jika pemerintah pusat juga bisa terlibat, makanya sinergitas itu tidak hanya antar anggota BKSP namun juga dengan pemerintah pusat," tukasnya.
Sebagai informasi, dalam rapat kerja yang juga dihadiri oleh para kepala daerah di wilayah Jabodetabekjur dibahas lima prioritas persoalan yang ada di wialayah Jabodetabejur antara lain Pengelolaan Air (Banjir), Transportasi (Kemacetan), Pengelolaan Sampah, dan juga Penyediaan Air Bersih serta Ketahanan Pangan.
Pengunjung Hari Ini
Total Pengunjung
Pengunjung Online