Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Kini Posyandu menjadi sarana yang strategis, dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bukan hanya dari segi kesehatan, namun ekonomi, sosial juga pendidikan.
Lomba Posyandu Tingkat Nasional Tahun 2019 telah memasuki tahap verifikasi. Tim penilai lomba pun menyambangi Posyandu Teratai 2 yang terletak di Jl. Nyimas Melati, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.
Posyandu Teratai 2 menjadi salah satu dari enam Posyandu yang masuk dalam daftar Lomba Posyandu Tingkat Nasional mewakili Provinsi Banten untuk tahun ini. Bersaing dengan Posyandu dari Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.
Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah menyambut secara langsung kedatangan tim penilai verifikasi, Selasa (02/04). Dalam sambutannya, Arief menjelaskan bahwa Posyandu di Kota Tangerang saat ini terus didorong menjadi community center tidak hanya untuk kesehatan namun juga kesejahteraan masyarakat.
"Posyandu di Kota Tangerang dapat menjawab berbagai tantangan di masyarakat," ucap Arief.
"Jadi posyandu bukan cuma urusan KIA, Keluarga Berencana, tapi menjawab masalah sosial. Contohnya seperti Posyandu di Larangan Selatan, kader-kadernya juga ikut membatik," jelasnya.
Arief juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dikeluarkan oleh Posyandu Teratai 2. Total terdapat 12 inovasi yang dikembangkan kader Posyandu Teratai 2 diantaranya Jamilah, Mobil Siaga Masyarakat, Ayah Peduli Asih, Selang Sewindu, Lansia Sumringah dan masih banyak lagi.
"Buktinya mereka mengeluarkan beberapa inovasi yang disesuaikan dengan keadaan diwilayah," tambahnya.
"Seperti Lansia Sumringah, masyarakat yang usia lanjut diberikan kegiatan agar tetap sehat dan bugar," paparnya.
Menurut salah satu anggota Tim Penilai Verifikasi Lomba Posyandu Tingkat Nasional, Sakri Sabatmaja menuturkan, masuknya Posyandu yang ada di Kota Tangerang mewakili Provinsi Banten di tingkat nasional harus memenuhi indikator penilaian mulai dari program, sistem, hingga komitmen pemerintahnya.
"Pertama aktif atau tidak, apakah programnya berjalan sesuai dengan semestinya, serta sistem administrasi pencatatannya jelas atau tidak," tuturnya.
"Ditambah komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Posyandu yang berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat dan adakah peran swasta atau NGO untuk meningkatkan kualitas posyandu," tukasnya.
Pengunjung Hari Ini
Total Pengunjung
Pengunjung Online