Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/10/2017) lalu.
Menanggapi hal tersebut, Kantor Kesbangpol Kota Tangerang menyatakan kesiapannya untuk mengikuti pemerintah dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
"Perppu Ormas memang sudah disahkan menjadi UU oleh DPR, tapi belum diundangkan dan kita belum terima edaran dari pusat," kata Temmy Mulyadi, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Tangerang, Senin (30/10/2017).
Lanjut Temmy, untuk sementara ini pihaknya menunggu diterbitkannya Undang-undang agar tau apa yang harus dilakukan. Diketahui, saat ini pengesahan Perppu menjadi UU masih ada perdebatan 3 partai yang memberikan catatan, yakni PPP, PKB dan Demokrat.
"Kalau sudah ditetapkan menjadi UU ada intruksi kepada aparatur daerah khususnya Kesbangpol sebagai dasar hukum dalam menjalankan kegiatan. Sekarang sifatnya masih menunggu," ujarnya.
Namun demikian, Temmy menegaskan, pihaknya siap mendukung apa yang ditetapkan oleh pemerintah.Menurut dia, keberadaan ormas memang sudah ada tupoksinya di Perwal selain mendata, monitoring dan juga evaluasi,
"Kita juga lagi susun peraturan apa saja yang ada kaitan ormas dan kaitan lainnya. Selama ini pengawasan terhadap ormas terus dilakukan agar serta dilakukan pembinaan agar kegiatnnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada," paparnya seraya berharap Perppu ini segera diundangkan agar dapat dilaksanakan.
Tambah Temmy, pihaknya juga baru saja menerima audiensi dari perwakilan salahsatu LSM yang dalam kop suratnya mencantumkan lambang institusi negara. Atas hal tersebut, Kesbangpol akan berkoordinasi dengan pimpinan ormas LSM tersebut.
"Harapan saya Ormas di Kota Tangerang bersinergi melaksanakan pembangunan di Kota Tangerang dan menjadi mitra kerja untuk mensejahterakan masyarakat," tutupnya.
Pengunjung Hari Ini
Total Pengunjung
Pengunjung Online