Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah, hadir dalam Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2016 di Kota Jambi. Munas Apeksi yang berlangsung dari tanggal 27-28 Juli 2016 di Ballroom Abadi Suite Hotel, Kota Jambi, ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah, Dr. Soemarsono, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, unsur Forkopimda Propinsi Jambi dan Wali Kota Se-Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Wali Kota mengusulkan agar ada kerjasama lebih lanjut antar anggota Apeksi terkait pengembangan Smart City. Hal itu dimaksudkan agar konsep Smart City yang sudah menjadi kebutuhan suatu kota bisa diimplementasikan secara holistik guna meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.
Karena, menurut Wali Kota, Apeksi yang merupakan organisasi para pemimpin kota-kota di Indonesia merupakan cerminan keberhasilan reformasi pelayanan publik di Indonesia. Apalagi kota-kota tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional.
Namun demikian, Wali Kota juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat juga harus bisa memberikan standar yang jelas terkait penerapan Smart City di daerah. Hal ini selain untuk memberikan guidance kepada pemerintah kota sekaligus untuk mengefisienkan dan mengefektifkan program Smart City di masing-masing daerah.
"Jangan sampai nanti kesannya malah over budget, atau malah mengesampingkan urusan lain karena mau ngebangun sistem Smart City," jelasnya, Kamis (28/7).
"Karena setiap daerah juga punya karakter yang berbeda-beda," imbuhnya.
Selain isu Smart City yang memerlukan standarisasi, Wali Kota juga menyampaikan agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) punya standar yang baku terkait sistem pelaksanaa pemeriksaan keuangan daerah. Karena meskipun telah diatur dalam beberapa peraturan, namun dalam prakteknya di lapangan ada ambiguitas.
"Kami di satu sisi diminta sama BPK membuat standar namun di sisi lain kami tidak boleh, hal tersebut kami alami ketika kami menggunakan standar Kementerian PU untuk membangun jalan beton tapi pas diperiksa ternyata tidak boleh, padahal dulu kita direkomendasikaan bikin standar," bebernya.
Sementara itu, dalam sambutan Menteri Dalam Negeri,yang diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah, Dr. Soemarsono, ke depan kota di Indonesia harus jadi Kota Pintar atau Kota Cerdas (Smart City), seluruhnya memiliki e-planing, e-baggeting, e-controling, sehingga masyarakat dapat dilayani dengan cepat, tepat dan biaya rendah.
"Apeksi hendaknya dapat saling interaksi dengan Smart City sambungnya," ucapnya.
Dirjen menjelaskan dengan lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, berpengaruh terhadap kelurahan, banyak kelurahan menurut Soemarsono ingin mengusulkan jadi desa. Oleh karenanya Soemarsono mengharapkan agar Munas Apkesi kali ini bisa menghasilkan rekomendasi terhadap penguatan kelurahan.
"Munas Apeksi diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat merubah wajah kelurahan kedepan sehingga lurah tidak menuntut jadi desa, bila desa semakin banyak dan jumlah lurah menurun, secara makro menandakan kita turun," katanya.
Dalam laporan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha yang juga tuan rumah Munas, mengatakan kegiatan Munas ini disamping diagendakan untuk memilih Ketua Umum Apeksi yang baru, juga diagendakan untuk merancang program empat tahun kedepan. Peserta yang hadir dalam acara tersebut 89 Wali Kota, dari 98 Wali Kota se-Indonesia, ada 9 (sembilan) Wali Kota berhalangan hadir. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Wali Kota yang sudah hadir di Tanah Pilih Pesako Betuah yang merupakan slogan Kota Jambi.
Pengunjung Hari Ini
Total Pengunjung
Pengunjung Online